Penulis : Rikmo Kuswanto
Jurnalis Senior, Tinggal di Balikpapan
BALIKPAPAN, LENTERAKALTIM.COM : Angin pesisir Teluk Balikpapan belakangan ini tak sekadar membawa aroma garam dan deru mesin kapal migas. Ada riak politik dan aroma persaingan bisnis yang kian pekat memanasi kota Beriman ini.
Selama sepekan terakhir, lini masa media sosial — khususnya Instagram — dijejali unggahan viral. Narasinya seragam dan menohok : tentang “direbutnya” porsi bisnis jasa pandu dan tunda kapal oleh PT Mandar Ocean Indonesia (MOI), serta nestapa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses Balikpapan yang terpaksa gulung tikar dari bisnis bernilai fantastis tersebut.
Bagi publik Balikpapan, perairan Teluk Balikpapan bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Ini adalah urat nadi ekonomi nasional, perlintasan lalu lintas logistik Ibu Kota Nusantara (IKN), serta jalur emas bagi ribuan kapal tanker dan tongkang batu bara. Siapa pun yang menguasai jasa pilotage (pandu) dan towage (tunda) di perairan ini, ibarat memegang kunci brankas bernilai ratusan miliar rupiah.
Namun, di balik riuk gelombang bisnis itu, sebuah isu sensitif meruak ke permukaan : dugaan konflik kepentingan dan nepotisme politik.
Aroma Afiliasi dan Tuduhan “Pengondisian”
Bola liar ini bermula dari unggahan akun-akun media sosial lokal yang menyoroti pertemuan dengar pendapat (hearing) di DPRD Balikpapan pada 2 Januari 2025 silam. Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, M. Alwie Al Qadri, itu menghadirkan Kantor Pelayanan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Dinas Perhubungan, dan PT Bayan Resources.
Suasana Hearing DPRD Balikpapan bersama KSOP, PT Pelindo, dan PT Bayan Resoources, Januari 2025 silam
Tudingan miring mendadak mengarah ke meja pimpinan dewan. Alwie dituduh memanfaatkan panggung legislatif untuk “mengondisikan” PT MOI agar mendapatkan porsi mengelola jasa pandu dan tunda kapal di Teluk Balikpapan—menggeser Perumda Manuntung Sukses yang sebelumnya sudah beroperasi.
Gugatan publik kian nyaring ketika tautan di Instagram membeberkan dugaan peta relasi. PT MOI disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan keluarga Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Sementara Alwie Al Qadri sendiri tak lain adalah kerabat dekat sang wali kota.
Situasi makin panas lantaran tak lama setelah hearing tersebut, gelombang rotasi keras terjadi di tubuh Perumda Manuntung Sukses. Empat direktur BUMD milik Pemkot Balikpapan itu mendadak dicopot dari jabatannya oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Publik pun bertanya-tanya: Mengapa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lini bisnis bergengsi ini seolah dibiarkan menguap dari tangan BUMD dan berpindah ke entitas swasta yang ditengarai dekat dengan pusaran kekuasaan ?
Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud belum memberikan konfirmasi maupun klarifikasi resmi. Sikap diam sang kepala daerah memicu persepsi liar yang merembet ke mana-mana. Tanpa adanya transparansi berbasis fakta hukum dan data terbuka, bayang-bayang dugaan nepotisme dipastikan akan terus menyelimuti bisnis kapal tunda di gerbang IKN ini.
Klarifikasi Ketua DPRD: “Kami Hanya Akomodir Pengusaha Lokal”
Menanggapi tuduhan yang menjurus pada dirinya, Ketua DPRD Balikpapan M. Alwie Al Qadri angkat bicara. Saat ditemui pada Selasa (11/8/2026), Alwie membantah keras anggapan bahwa dirinya menekan Otoritas Pelabuhan demi meloloskan PT MOI.
”Kami tidak ada penekanan. Kami hanya merekomendasikan bahwa ada pengusaha lokal bonafit, punya legalitas, punya armada yang harus juga diakomodir,” tegas Alwie.
Kegiatan jasa pandu di perairan teluk Balikpapan
Alwie membeberkan kronologi hearing pada awal Januari 2025 lalu. Menurutnya, langkah dewan dipicu oleh kedatangan jajaran direksi PT MOI yang mengeluhkan praktik monopoli di Teluk Balikpapan. Kala itu, PT Pelindo dinilai menguasai penuh jasa pandu kapal di area dermaga PT Dermaga Perkasa Pratama (DPP), tanpa memberi ruang bagi pelaku usaha daerah.
”Pengusaha lokal tidak diberikan kesempatan, padahal ada perusahaan lokal yang punya armada pandu dan tunda serta legalitas lengkap,” kata Alwie.
Ia beralasan, pelibatan pengusaha lokal berizin resmi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) akan memberikan dampak ganda (multiplier effect) bagi perekonomian Balikpapan, mulai dari retribusi hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
”Jadi kami tidak menekan, tapi kami merekomendasikan: ini lho ada perusahaan lokal bonafit yang juga mampu. Kalau MOI bukan perusahaan yang layak, tentu saya tidak akan merekomendir. Mereka punya 12 armada tunda dan tugboat, serta berdomisili resmi di Balikpapan,” ujar Alwie menegaskan.
Pengakuan Sang Dirut: Terjebak Skema Sewa dan Cut Loss
Di sisi lain, cerita berbeda bergulir dari lorong internal Perumda Manuntung Sukses. Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses, Andi Sangkuru, memberikan sudut pandang tebal mengenai alasan BUMD yang dipimpinnya angkat kaki dari perairan Teluk Balikpapan.
Ditemui saat berbincang santai di J.Co Coffee & Donuts, Balikpapan Super Block, Selasa (11/8/2026), Andi menepis narasi bahwa Perumda dipaksa mundur oleh tangan kekuasaan.
”Dalam bisnis tidak ada istilah ditarik atau diambil. Tapi kalau perusahaan dalam keadaan yang terus-menerus rugi, maka tanpa disuruh pun lebih baik mundur,” cetusnya blak-blakan.
Andi mengungkapkan anatomi kehancuran finansial BUMD dalam proyek kapal tunda ini. Perumda awalnya tak memiliki izin BUP. Untuk menyiasatinya, pada Maret 2022 Perumda menggandeng anak usaha PT Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Izin operasional dari Kementerian Perhubungan akhirnya terbit pada November 2022.
Andi Sangkuru (kanan) menunjukkan data kepada penulis (kiri)
Namun, kendala utama Perumda adalah ketiadaan sarana pendukung, terutama unit tugboat. Karena modal terbatas, Perumda tak mampu membeli unit dan terpaksa menjalin kerja sama operasional (revenue sharing) dengan pemilik kapal swasta sepanjang 2023 hingga Desember 2024.
Dalam perjalanannya, asumsi bisnis tersebut meleset jauh dari ekspektasi publik yang membayangkan angka pendapatan ratusan miliar rupiah per bulan.
”Masalahnya, pendapatan (revenue) Perumda hanya dapat Rp4 miliar setahun, jadi bukan Rp8 miliar per bulan!” ungkap Andi.
Memasuki akhir 2024, skema revenue sharing pecah. Pemilik kapal merasa dirugikan karena tingginya biaya operasional kapal tunda — seperti genset yang wajib menyala 24 jam non-stop — yang tak sebanding dengan bagi hasil saat kapal menganggur. Kerjasama pun dihentikan.
Masuk tahun 2025, demi memenuhi komitmen kontrak, Perumda terpaksa mengubah skema menjadi sewa murni. Keputusan ini menjadi blunder fatal. Hanya dalam tempo lima bulan menyewa kapal tunda, seluruh akumulasi keuntungan Perumda selama dua tahun ludes tak berbekas. Kas BUMD langsung terancam defisit membengkak.
”Bisnis kalau sudah dalam keadaan seperti itu bagaimana? Mau tidak mau juga harus mundur,” terangnya.
Demi mencegah kebangkrutan yang lebih parah, rapat direksi Perumda mengambil keputusan pahit: cut loss. Tepat pada Agustus 2025, Perumda Manuntung Sukses resmi mengundurkan diri total dari bisnis jasa pandu dan tunda di Teluk Balikpapan.
Prahara Empat Direktur dan Masa Depan Tata Kelola BUMD
Mengenai pencopotan empat koleganya oleh Wali Kota Balikpapan pada 24 April 2025 — yakni Salman Farisi (Direktur Bisnis), Gunawan (Direktur Umum), Ruswan (Direktur Operasional), dan Djoko Subianto (Direktur Keuangan)—Andi Sangkuru menegaskan langkah itu murni evaluasi kinerja.
”Pencopotan empat direksi itu murni karena penilaian kinerja secara keseluruhan, itu yang saya ketahui,” tegas Andi, yang kini menjadi satu-satunya direksi tersisa di BUMD tersebut.
Mundurnya BUMD dari arena bisnis pelabuhan dan masuknya pemain swasta baru yang sarat sorotan relasi politik menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola BUMD (Good Corporate Governance) di Kalimantan Timur.
Di satu sisi, kegagalan Perumda Manuntung Sukses memotret betapa rapuhnya BUMD ketika masuk ke dalam industri berkebutuhan modal tinggi (capital intensive) tanpa perhitungan risiko matang dan kesiapan armada mumpuni. Di sisi lain, bungkamnya pimpinan daerah di tengah riak tuduhan konflik kepentingan hanya akan menyisakan kekecewaan publik.
Teluk Balikpapan kini tetap riuh oleh lalu lalang kapal logistik. Namun di darat, riak tuduhan nepotisme, transparansi aset daerah, dan nasib PAD Balikpapan masih menanti jawaban yang benar-benar terang benderang.**
